Faktadata.id, Sumenep – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) setempat terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Salah satu langkah strategis dalam meningkatkan pelayanan publik, yakni mengembangkan layanan Call Center (CC) 112, sebagai saluran aduan terpadu masyarakat tidak hanya pada persoalan kedaruratan saja.
“Kami ingin CC 112 bisa mencakup banyak pelayanan kepada masyarakat tidak menangani kedaruratan, transportasi laut dan kesehatan saja, tetapi saat ini menyentuh masalah sosial masyarakat,” tutur Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo usai Rapat Koordinasi Silapor 112, di Ruang PASA Rumah Dinas Bupati, Senin (26/05/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Silapor 112 untuk pengembangan layanan permasalahan sosial masyarakat, seperti pengaduan anak tidak mampu melanjutkan sekolah atau kuliah guna mendapatkan bantuan, warga ingin menikah tidak mampu membayar biaya surat nikah, dan warga yang membutuhkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni.
“Setelah ada laporan itu, perangkat daerah terkait langsung menindaklanjuti ke lapangan untuk memastikan bahwa mereka tidak mampu, sehingga sesuai prosedur layak mendapatkan bantuan pemerintah daerah,” terang Bupati Sumenep Cak Fauzi.
Bupati Sumenep Cak Fauzi familiar disapa menerangkan, Silapor 112 bisa menjadi solusi cepat dan efektif, supaya tidak lagi terhambat atau ketidaktahuan harus melaporkan persoalan, manakala membutuhkan bantuan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Silapor sebagai pusat layanan terpadu aktif selama 24 jam dan bebas pulsa, untuk seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan bantuan, baik kedaruratan maupun masalah sosial.
“Pemerintah daerah melakukan penguatan layanan publik melalui teknologi informasi adalah bentuk nyata, dalam membangun tata kelola pemerintahan yang responsif dan inklusif untuk masyarakat,” jelas Bupati Sumenep Cak Fauzi.
Sementara, Silapor 112 sebagai garda terdepan melayani masyarakat yang terintegrasi dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satpol PP, serta lembaga terkait lainnya.
“Kami mengharapkan pengembangan layanan ini, bisa menciptakan sistem pelayanan publik yang lebih inklusif, cepat, dan tepat sasaran,” harap Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo.
