PALEMBANG (JURNALIS INDONESIA) – Inovasi Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam membangun sistem keterbukaan informasi publik diperkenalkan di forum nasional. Bupati Sumenep, Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H., mendapat kesempatan menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi (KI) di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (18/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati yang akrab disapa Cak Fauzi itu memaparkan penerapan Sistem Pelayanan Informasi Terintegrasi, Transparan, Akuntabel, dan Responsif (SIPINTAR) PPID sebagai inovasi digital untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi pemerintahan.
Di hadapan peserta Rakornas dari berbagai daerah, Fauzi menjelaskan bahwa transformasi digital menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang terbuka dan berkualitas.
Salah satu keunggulan SIPINTAR PPID adalah kemampuannya mengintegrasikan Dokumen Informasi Publik (DIP) dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) ke dalam satu platform. Sistem ini memungkinkan masyarakat memperoleh informasi yang dibutuhkan tanpa harus mendatangi kantor masing-masing perangkat daerah.
Menurut Bupati Fauzi, kehadiran platform tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memangkas prosedur pelayanan informasi yang selama ini berpotensi menyulitkan masyarakat.
Bupati menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak masyarakat dalam memperoleh informasi dapat terpenuhi melalui pelayanan yang efektif dan mudah dijangkau.
“Informasi publik merupakan hak masyarakat. Karena itu, pemerintah harus menghadirkan pelayanan yang mudah diakses, cepat, transparan, dan terintegrasi,” ungkapnya.
Lebih dari sekadar menyediakan akses informasi secara daring, SIPINTAR PPID juga dirancang untuk menyatukan tata kelola informasi di lingkungan Pemkab Sumenep. Dengan sistem terpusat, setiap OPD tidak perlu membangun aplikasi pelayanan informasi sendiri-sendiri.
Masing-masing perangkat daerah cukup menjalankan kewajibannya dalam menyiapkan, mengelola, serta memperbarui dokumen dan materi informasi publik sesuai bidang tugasnya.
Bupati Fauzi mengingatkan bahwa optimalisasi teknologi harus diimbangi dengan keseriusan seluruh OPD dalam menjaga kualitas informasi. Data yang disampaikan kepada masyarakat harus akurat, diperbarui secara berkala, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Seluruh OPD harus bergerak bersama. Konsistensi memperbarui informasi menjadi kunci agar SIPINTAR benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Untuk memastikan implementasinya berjalan sesuai harapan, Pemkab Sumenep terus memperkuat koordinasi melalui pembinaan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi terhadap pengelolaan informasi publik di setiap OPD.
Pengawasan tersebut diperlukan agar seluruh perangkat daerah menjalankan kewajiban pelayanan informasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.
Bagi Bupati Fauzi, keterbukaan informasi juga menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang partisipatif. Masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima informasi, tetapi juga memiliki ruang untuk mengawasi kebijakan dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.
“Kami ingin masyarakat semakin mudah memperoleh informasi, ikut melakukan pengawasan, serta memberikan masukan konstruktif bagi pembangunan Sumenep,” tuturnya.
Partisipasi Bupati Sumenep dalam Rakornas KI tersebut sekaligus menjadi kesempatan untuk berbagi pengalaman mengenai pengembangan inovasi pelayanan informasi publik yang diterapkan di daerah.
Melalui SIPINTAR PPID, Pemkab Sumenep berupaya membangun sistem pemerintahan yang semakin terbuka dengan dukungan teknologi digital. Inovasi ini diharapkan mampu memperkuat transparansi, meningkatkan akuntabilitas, serta menciptakan pelayanan publik yang lebih responsif.
Pemkab Sumenep memastikan pengembangan platform tersebut akan terus dilakukan agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat. Penyempurnaan sistem juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan membangun kepercayaan publik.
Bupati Fauzi menegaskan, keberhasilan inovasi pemerintahan tidak semata-mata diukur dari penggunaan teknologi, tetapi dari sejauh mana sistem tersebut mampu memberikan kemudahan dan manfaat bagi masyarakat.
“Kami akan terus memperkuat SIPINTAR PPID agar keterbukaan informasi menjadi budaya pemerintahan dan pelayanan publik semakin berkualitas,” pungkasnya.








