Faktadata.id, Sumenep – Empat pejabat Pimpinan Tinggi Pratama resmi menempati jabatan baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep. Pelantikan dan pengambilan sumpah serta janji jabatan dipimpin langsung oleh Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo, Jumat (4/9/2026).
Kegiatan tersebut digelar di Paseban Agung Sultan Abdurrahman, Keraton Sumenep. Pelantikan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat kinerja organisasi sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan semakin optimal.
Empat pejabat yang dilantik yakni Dadang Dedy Iskandar sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, Yudi Nursukmadyanto sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kamiluddin sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Hakiki Maulana Firmansyah sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bupati Achmad Fauzi meminta pejabat yang baru menerima amanah segera beradaptasi dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Menurutnya, jabatan tersebut harus diikuti dengan kemampuan menerjemahkan arah kebijakan pemerintah daerah ke dalam program yang jelas, terukur, dan memiliki dampak bagi masyarakat.
“Jalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, junjung tinggi integritas dan profesionalisme, serta berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat,” kata Achmad Fauzi.
Bupati juga menyampaikan sejumlah target yang perlu menjadi perhatian masing-masing kepala OPD.
Pada sektor perumahan, permukiman, dan perhubungan, kepala dinas terkait diminta meningkatkan kualitas penataan kawasan, mendorong tersedianya hunian dan infrastruktur perumahan yang layak, serta memperbaiki pelayanan transportasi dan perhubungan.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diharapkan mampu menjaga situasi daerah tetap kondusif. Penguatan persatuan dan kesatuan serta komunikasi dengan berbagai unsur masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok politik juga menjadi bagian penting dari tugas tersebut.
Untuk BPBD, Bupati meminta peningkatan kapasitas kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana. Setiap potensi bencana harus diantisipasi dengan langkah yang terencana sehingga ketika terjadi keadaan darurat, penanganannya dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi dengan mengutamakan keselamatan warga.
Sedangkan Kepala Satpol PP diharapkan mampu menjalankan fungsi penegakan peraturan daerah secara konsisten. Namun, penegakan aturan tersebut tetap harus dilakukan dengan pendekatan yang humanis, sekaligus menjaga ketenteraman, ketertiban umum, dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.
Bupati Achmad Fauzi menekankan pentingnya membangun pola kerja lintas organisasi perangkat daerah. Ia meminta setiap pimpinan OPD menghindari pola kerja yang berjalan sendiri-sendiri karena berbagai persoalan pemerintahan membutuhkan sinergi antarlembaga.
“Bangun koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi yang baik. Jangan bekerja sendiri-sendiri karena keberhasilan pemerintahan daerah merupakan hasil kerja bersama,” tegasnya.
Selain memperkuat koordinasi, para pejabat baru juga diminta terus melahirkan inovasi. Pemerintah daerah, kata Achmad Fauzi, harus mampu mengikuti dinamika dan perubahan kebutuhan masyarakat.
Pengambilan kebijakan juga diharapkan tidak hanya berdasarkan kebiasaan, tetapi menggunakan data sebagai dasar agar program yang dijalankan lebih tepat sasaran.
Bupati menegaskan, keberhasilan sebuah OPD tidak cukup diukur dari tertibnya administrasi maupun selesainya berbagai pekerjaan secara internal. Ukuran yang lebih penting adalah dampak nyata yang dirasakan masyarakat dari setiap program pemerintah.
“Keberhasilan perangkat daerah bukan hanya soal administrasi pemerintahan selesai, tetapi sejauh mana masyarakat merasakan manfaat dari kehadiran pemerintah,” pungkasnya.
