Faktadata.id, Sumenep – Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menaruh perhatian serius terhadap isu pengendalian inflasi dan ketahanan pangan, yang kini menjadi agenda prioritas strategis di pertengahan tahun 2025.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2025–2029. Dokumen ini akan menjadi panduan lintas sektor untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan distribusi pangan bergizi secara merata, termasuk di wilayah kepulauan yang selama ini kerap tertinggal.
“Inflasi tidak bisa dikendalikan oleh satu lembaga saja. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor, terutama dalam memperkuat sistem pangan dan distribusinya,” ujar Arif, Jumat (20/6/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, inflasi provinsi hingga Mei 2025 tercatat sebesar 1,22 persen. Meski tergolong stabil, Arif mengingatkan bahwa Sumenep tetap harus waspada karena tantangan geografis dan ketergantungan distribusi antarpulau berpotensi menciptakan ketimpangan harga.
Menurutnya, komoditas pangan merupakan penyumbang inflasi utama di daerah. Karena itu, penguatan produksi pangan lokal dan perbaikan rantai distribusi menjadi fokus utama Bappeda dalam waktu dekat.
“Bappeda menginisiasi sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) serta Dinas Kesehatan, agar program pangan bergizi tidak hanya tersedia, tetapi juga terjangkau bagi seluruh masyarakat,” tegasnya.
Salah satu fokus penting lainnya adalah mengurangi disparitas harga antara daratan dan kepulauan, yang selama ini menjadi persoalan klasik dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat kepulauan.
Tak hanya soal pangan, Bappeda juga mendorong penguatan struktur ekonomi daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pajak dan retribusi. Langkah ini dinilai strategis untuk menjaga stabilitas fiskal daerah dan mempertahankan daya beli masyarakat.
“Jika daya beli masyarakat tetap stabil dan kekuatan fiskal daerah terjaga, maka pembangunan di Sumenep bisa berjalan secara berkelanjutan,” pungkas Arif Firmanto.
